Jayadi, Edi Muhamad Implikasi putusan MK 35 terhadap pengelolaan hutan adat. Prenada, Jakarta. ISBN 978-602-383-135-7

Text (Book) buku.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB)

Abstract

INDONESIA Perjuangan masyarakat untuk mendapatkan hak-haknyadalam mengelola hutan adat dimulai semenjak mereka mengalami marginalisasi oleh kekuasaan negara. Perjuangan mereka mendapatkan tonggak yang bersejarah dengan dikeluarkan putusan MK 35. Dengan putusan tersebut, maka hutan adat dikeluarkan dari status hutan negara, dan selanjutnya dikategorikan sebagi hutan hak, sama seperti hutan milik perseorangan ataupun badan hukum. Pemerintah dinilai lamban dalam merespon putusan MK 35.meskipun sebenarnya hal ini mungkinsebagai wujud sikap kehati-hatian pemerintah. Pemerintah tentu menyadari banyak intitusi adat di daerah yang tidak bebas cacat, sehingga mudah ditunggangi oleh kepentimgan-kepentingan tertentu yang tidak merepresenta-sikan seluruh kepentingan masyarkat adat. Penguatan kelembagaan masyarakat adat, agar dapat menjamin partisipasi seluruh masyarakat adat dalam pengambilan keputusan adalah mutlak dilakukan.

Item Type:	Book
Uncontrolled Keywords:	mk 35, hutan adat, pemerintah
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180103 Administrative Law 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180119 Law and Society 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180126 Local/native Law
Divisions:	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan > Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
Depositing User:	Raden . Jie
Date Deposited:	16 May 2023 07:19
Last Modified:	16 May 2023 07:19
URI:	http://repository.uinmataram.ac.id/id/eprint/3064

Actions (login required)

View Item