Winengan, Winengan (2019) Local community resistance in Lombok against tourism development policy= perlawanan masyarakat lokal di Lombok terhadap kebijakan pengembangan pariwisata. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 32 (1). pp. 69-79. ISSN ISSN: 2086-7050 (Print), 2528-6013 (Online)

	Text (Artikel Jurnal) Local community resistance.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (303kB)
	Text local community. review.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (276kB)
	Text Local community resistance in Lombok Turnitin.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB)

Abstract

ENGLISH Since the enactment of decentralization policies in regard to tourism management of regions, developing tourism areas have grown to become a central issue for the local government, who have tackled it through a land acquisition policy against local communities. This study intends to examine the formulation and process of government land acquisition policies for the development of tourism areas in Lombok, whose decisions are met with opposition from the local community. This research uses qualitative and snowball techniques to determine informants. Data collection is carried out in the form of interviews, documentation, and observation. The results of this study reveal that community resistance to tourism development policies is a clear example of the lack of the power the local communities have in the policy formulation process (which stipulates land acquisition as a formulation of its policies). In its formulation, regional tourism policies have undergone a systematic process. However, if the policy option does not reflect the results of a comprehensive study - which only considers economic and business benefits and is not participatory in providing space for local communities to articulate their interests - it will lack legitimization and will be met with resistance from the local community INDONESIA Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi pengelolaan pariwisata ke daerah, isu pengembangan kawasan pariwisata menjadi isu sentral yang banyak direspon Pemerintah Daerah melalui kebijakan pembebasan lahan masyarakat lokal. Penelitian ini bermaksud mengkaji proses perumusan kebijakan pembebasan lahan untuk pengembangan kawasan pariwisata di Lombok, yang keputusan kebijakannya masih mendapatkan penentangan masyarakat lokal sebagai penguasa lahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik penentuan informan secara snow ball dan pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa resistensi masyarakat terhadap kebijakan pengembangan pariwisata merupakan implikasi dari marginalisasi kekuasaan dan kepentingan masyarakat lokal dalam proses perumusan kebijakan, yang menetapkan pembebasan lahan sebagai formulasi kebijakannya. Kebijakan pariwisata daerah lahir dari proses yang sistematis, namun jika pilihan kebijakan yang diadopsi tidak dilandasi hasil kajian secara komprehensif, yang hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi dan bisnis semata dan tidak partisipatif dalam memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk mengartikulasikan kepentingannya, maka akan melahirkan keputusan kebijakan yang kurang legitimasi, sehingga pilihan kebijakan tersebut sulit mendapatkan dukungan, tetapi justru menuai penolakan masyarakat lokal.

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	marginalization; local community; policy formulation; resistance; tourism development
Subjects:	16 STUDIES IN HUMAN SOCIETY > 1605 Policy and Administration > 160502 Arts and Cultural Policy
Divisions:	Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama > Jurusan Pemikiran Politik Islam
Depositing User:	mrs Nuraeni S.IPi
Date Deposited:	17 Jun 2021 02:24
Last Modified:	08 Sep 2021 05:52
URI:	http://repository.uinmataram.ac.id/id/eprint/486

Actions (login required)

View Item