MENGURAI EKSISTENSI KONFLIK SOSIAL DALAM DINAMIKA KEHIDUPAN MASYARAKAT 
Oleh: Winengan

Abstrak

Dalam kehidupan masyarakat, keberadaan konflik memang tidak akan mungkin dapat terelakkan, sehingga seakan menjadi ‘hiasan’ tersendiri dalam dinamika atau interaksi sosial yang dibangun masyarakat. Secara teori sosial, konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut dapat disebabkan karena beberapa faktor, di antaranya adalah adanya prasangka dan stereotip, adanya upaya satu kelompok untuk mengorbankan kelompok lain, adanya keinginan untuk mempertahankan identitas, adanya keinginan untuk mendominasi pihak lain, dan adanya upaya pemenuhan kebutuhan dasar. Selain teori ini, konflik yang sering terjadi dalam masyarakat juga karena dipicu oleh naluri nativistik manusia itu sendiri, yaitu adanya dorongan untuk menyerang dan menguasai orang lain. Meskipun konflik ini sulit dihindarkan, bahkan ada pandangan yang menganggapnya sebagai suatu yang wajar dan positif, namun faktanya, bahwa konflik lebih banyak membuat penderitaan bagi masyarakat, sehingga perlu upaya pencegahannya. Upaya pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara membangun kedamaian sosial sebagai modal dasar suprastruktur sosial kehidupan masyarakat, terutama pada masyarakat yang rentan terhadap munculnya konflik akibat adanya berbagai perbedaan. 

Kata Kunci:
Konflik, teori sosial, perbedaan, kedamaian sosial

A.	Pendahuluan
Kerukunan hidup dan saling menyelamatkan pada dasarnya tujuan dan cita-cita bersama umat manusia di dunia. Namun dalam mewujudkannya ternyata tidak mudah, bahkan di berbagai belahan dunia sering terjadi konflik yang disebabkan adanya berbagai perbedaan kepentingan, baik yang terkait dengan faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan agama.
Indonesia sebagai negara paling majemuk di dunia, baik dalam hal kondisi fisik geografis, keberagaman suku bangsa, keanekaragaman adat dan budaya, serta keberagaman keyakinan, secara teoritis mempunyai potensi untuk menjadi negara besar. Namun di sisi lain, sangat terbuka kemungkinan terjadinya ketegangan dan konflik. Ini terlihat dengan masih terus berulangnya konflik, baik antaragama, internagama, dan antarsuku atau etnis. 
Konflik dapat diartikan sebagai benturan atau perseteruan yang terjadi antara dua pihak atau lebih sebagai akibat adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan, dan keterbatasan sumberdaya. Konflik cenderung diartikan negatif sebagai lawan kata dari kerjasama, harmoni, dan perdamaian. Konflik juga sering diidentikkan dengan kekerasan atau peperangan yang berdarah-darah. Padahal konflik merupakan keniscayaan dalam masyarakat sejalan dengan proses pemenuhan kebutuhan komunitas karena perbedaan nilai, status, kekuasaan, dan keterbatasan sumberdaya yang senantiasa dijumpai dalam masyarakat, terlebih dalam masyarakat multikultural.
Dalam masyarakat yang majemuk, seperti Indonesia, konflik tidak perlu dihindarkan atau disembunyikan, melainkan harus diakui keberadaannya, lantas dikelola atau diubah menjadi ‘energi positif’ bagi perubahan sosial yang dinamis dan maju. Yang terpenting adalah masyarakat multikultural memiliki dan menyepakati nilai-nilai multikulturalisme, yaitu ide yang menekankan pentingnya saling penghormatan antara berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kebudayaan berbeda; penghormatan yang memungkinkan setiap kelompok, termasuk kelompok minoritas, untuk mengekspresikan kebudayaan mereka tanpa mengalami prasangka buruk dan permusuhan.
Menyikapi keberadaan konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat, menurut Robbins, ada tiga pendekatan yang biasa digunakan untuk memahaminya, yaitu pendekatan tradisional, hubungan manusia, dan interaksionis. Pendekatan tradisional menganggap semua konflik  buruk. Konflik dipandang secara negatif, dan disinonimkan dengan istilah kekerasan, perusakan, dan ketidakrasionalan demi memperkuat konotasi negatifnya. Sementara pendekatan hubungan manusia menyatakan bahwa konflik merupakan peristiwa yang wajar dalam semua kelompok. Karena konflik itu tidak terelakkan, aliran hubungan manusia menganjurkan penerimaan konflik. Konflik tidak dapat disingkirkan, bahkan ada kalanya membawa manfaat. Sedangkan pendekatan interaksionis justru mendorong konflik atas dasar bahwa kelompok yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis, apatis, dan tidak tanggap terhadap perubahan dan inovasi.
Terlepas dari adanya perbedaan pandangan dalam menyikapi keberadaan konflik sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, maka penting untuk dipahami tentang penyebab atau latar belakang kemunculannya secara teoritis, supaya kehadirannya yang tidak dapat dielakkan tersebut, teutama dalam kehidupan masyarakat multikultural seperti di Indonesia, dapat dikelola, diselesaikan, dan dicegah peningkatan intensitas kejadiannya, terutama konflik yang cenderung merugikan kehidupan masyarakat karena menjurus kepada tindakan kekerasan, anarkis, atau pengrusakan.  

B.	Penyebab Konflik: Perspektif Teori Sosial
Konflik adalah suatu aktivitas yang merenggangkan hubungan antara individu dan masyarakat. Konflik merupakan sesuatu yang tidak terelakkan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Konflik yang sering terjadi bisa bersifat individual, komunal, bahkan antarbangsa. Terjadinya konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, berdasarkan perspektif teoritis, karena dilatarbelakangi oleh berbagai penyebab. Adapun beberapa teori sosial yang membicarakan tentang penyebab terjadinya konflik ini di antaranya sebagai berikut: 
Pertama, Teori Prasangka dan Stereotip. Pada era tahun 1950-1960, terutama di Amerika Serikat berkembang berbagai teori tentang sikap prasangka dan stereotip, yang pada dasarnya sudah mulai menjelaskan tentang sumber terjadinya konflik. Namun perlu dicatat bahwa penjelasan teoritis tersebut masih melihat konflik pada tingkat individual. Secara ringkas berbagai teori tersebut menjelaskan bahwa dalam interaksi antarindividu, ada kecenderungan untuk mengambil jalan pintas dalam mempersepsi seseorang atau kelompok dengan cara memberikan “cap” tertentu kepada individu lain berkaitan dengan sifat-sifat yang khas seakan-akan menempel pada individu atau kelompok, misalnya orang dengan etnis A atau berasal dari daerah B adalah kasar, atau orang dengan ciri fisik tertentu adalah licik. Persepsi yang salah ini atau cap yang diberikan sesuai sifat tertentu ini disebut sebagai stereotip.
Prasangka adalah sikap negatif terhadap individu atau kelompok tertentu, semata-mata karena keanggotaannya dalam kelompok tertentu. Prasangka muncul karena adanya stereotip, yang memunculkan penilaian yang tidak berdasar dan pengambilan sikap sebelum menilai dengan cermat. Akibatnya terjadi penyimpangan pandangan dari kenyataan sesungguhnya serta terjadi generalisasi. Kecenderungan generalisasi akan memberikan dampak negatif jika sasaran prasangka adalah kelompok minoritas, karena akibatnya adalah tindakan diskriminasi.
Kedua, Teori Kelompok dan Kerjasama. Pada era tahun 1960-1970 pada bidang psikologi sosial, mulai bermunculan teori-teori yang melihat dan menjelaskan konflik pada tingkat kelompok. Yang paling klasik dan signifikan pengaruhnya adalah Realistic Conflic Theory (RCT) dari Muzafer Sherif. Selama puluhan tahun ia melakukan eksperimen tentang proses kerjasama, dan terjadinya konflik antar kelompok, yang solusi untuk menyelesaikan konfliknya adalah menciptakan goal bersama yang menyangkut kepentingan bersama (Superordinate Goal). RCT mengatakan bahwa dalam dua hubungan antar kelompok selalu terdapat kepentingan yang berbeda, dan akan terjadi upaya dari satu kelompok untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan mengorbankan kelompok lainnya. Persaingan terjadi karena adanya keterbatasan atau kelangkaan sumberdaya yang akan diperebutkan oleh kelompok. Kelangkaan tersebut bisa dalam hal sumberdaya alam; seperti tanah atau air; kekuasaan/jabatan politik, seperti posisi gubernur, bupati, hingga kepala desa.
Ketiga, Teori Identitas. Teori konflik selanjutnya adalah Social Identity Theory (SIT). Teori ini dipelopori oleh Henri Tajfel dan John C. Turner. Mereka berdua menggariskan bahwa hubungan antar kelompok harus dilihat dari perspektif kelompok dan bukan dari perspektif individu. Setiap individu dalam masyarakat dapat dikelompokkan atau dikategorisasikan ke dalam berbagai jenis, misalnya kelamin, pekerjaan, agama, ras, dan etnis, sehingga terbentuklah identitas.
Identitas individu akan mengental menjadi identitas kelompok. Setiap kelompok merasa lebih unggul dari kelompok lainnya. Oleh karena itu terjadi kecenderungan in-grouf dan out group. Dengan masuknya prasangka dan stereotip, maka in group akan melihat  out group sebagai lawan, sehingga pada akhirnya terjadi konflik. Menurut SIT, identitas sosial dapat menimbulkan terjadinya konflik, dan solusi untuk menyelesaikan konfliknya adalah dengan mencairkan polarisasi antara dua kutub yang berkonflik melalui cara pembauran kedua kelompok.
Keempat, Teori Dominasi. Social Dominance  Theory (SDT) dicetuskan oleh Jim Sidanius dan Felicia Pratto pada tahun 1991 yang bertitik tolak dari sejumlah pertanyaan, yaitu; mengapa dalam kehidupan bermasyarakat suatu kelompok menindas kelompok lain? Mengapa suatu kelompok bertindak diskriminasi terhadap kelompok lainnya? Mengapa prasangka masyarakat dan diskriminasi sulit dihilangkan? Jawaban atas semua pertanyaan tersebut adalah karena disebabkan oleh sistem masyarakat dibangun berdasarkan kelompok berbasis hiraki sosial dan dipertahankan oleh kelompok dominan.
Keberadaan kelompok dominan versus kelompok sub ordinasi tampak dalam kehidupan bernegara, politik, kantor, bahkan sekolah. Mereka yang dominan dan hegemonik memiliki semua kemewahan, sedangkan kelompok yang sub ordinasi mendapatkan yang kurang menguntungkan. Posisi kelompok hegemonik dilestarikan melalui mitos yang dilegitimasikan. Peraturan yang ada selalu menguntungkan kelompok yang dominan. Hal ini biasanya menjadi pemicu konflik yang biasanya berdarah. Solusi untuk menyelesaikan konflik ini adalah dengan menghilangkan secara tuntas berbagai pranata sosial yang diskriminatif dan penegakan HAM.
Kelima, Teori Ketergantungan Negatif dan Kebutuhan Dasar. Pada area resolusi konflik, kontribusi para ahli sosial yang cukup berpengaruh diberikan oleh Morton Deutsch. Ia menyatakan bahwa konflik timbul karena pola hubungan ketergantungan yang bersifat negatif antara pihak-pihak yang berkonflik. Setiap konflik memiliki dimensi kooperatif dan kompetitif sekaligus. Konflik dengan kadar kompetisi yang sangat tinggi cenderung menjadi destruktif, sedangkan konflik dengan iklim yang kooperasi yang tinggi cenderung menjadi konstruktif. Menurut teori ini, tujuan utama dari resolusi konflik adalah bagaimana mengubah dinamika konflik dari yang kompetitif menjadi kooperatif. Kontribusi lain dan cukup signifikan adalah dari Jihn Burton yang merupakan tokoh terkemuka dari kelompok Human Need Theory. Menurut teori ini, bahwa kebutuhan dasar manusia adalah unsur mutlak yang harus terpenuhi untuk mewujudkan kesejahteraan manusia. Konflik dan kekerasan terjadi apabila satu pihak merasa bahwa pihak lain menghalangi pemenuhan kebutuhannya. Mengacu pada teori ini, penyebab kecenderungan konflik yang mengarah kepada tindakan anarkis sering juga disebut dengan faktor struktural, yang berkaitan dengan kondisi kehidupan masyarakat yang memang problematik, yaitu gejala kesenjangan, pengangguran, dan kemiskinan. Tetapi ia bukan pemicu kerusuhan. Ia hanya merupakan kondisi yang rawan untuk dieksploitasi demi mendorong lahirnya berbagai tindakan kekerasan.
Sementara, Burton membedakan antara pertikaian (dispute) dengan konflik. Pertikaian merupakan adanya perebutan material yang masih dapat dinegosiasikan. Sedangkan konflik adalah sesuatu kekurangan  atau deprivasi dalam kebutuhan dasar manusia yang sudah berada dalam taraf tidak bisa dinegosiasikan. Untuk melakukan resolusi konflik, maka harus diupayakan pertama kali adalah mencipatakan suasana atau kondisi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk saling memenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara konstruktif. Sementara untuk mengurangi timbulnya kekerasan dan konflik perlu dilakukan upaya-upaya “provention”, yaitu suatau suatu upaya untuk menghilangkan sumber konflik dan secara lebih proaktif mempromosikan lingkungan yang positif untuk memungkinkan masyarakat secara konstruktif memenuhi kebutuhan-kebutuahnnya.
Selain teori sosial di atas, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa konflik sosial sangat dipengaruhi oleh naluri nativistik yang ada pada manusia. Artinya dalam diri manusia telah ada dorongan yang bersifat naluriah untuk berkonflik. Menurut pendapat ini, manusia memiliki dorongan untuk menyerang dan menguasai orang lain. Konsep nativistik dapat ditinjau dari perspektif teori nature maupun nurture. Menurut teori nature (alam), dorongan biologis merupakan faktor pendorong perilaku manusia. Misalnya, secara naluriah, manusia memiliki dorongan positif dan negatif dalam berinteraksi dengan sesamanya yang dapat mengarah pada kerjasama atau konflik. Berdasarkan pandangan ini, konsep nativistik merujuk pada dikotomi homo socius vs homo homini lupus; survival of the fittest vs survivel of the richest. Sebaliknya, teori nurture (kebudayaan) menyatakan bahwa perilaku manusia merupakan buah dari proses belajar dengan lingkungannya. Menurut teori ini, konsep nativistik berkaitan dengan konsep “orang pribumi”, “penduduk asli”, atau “putra daerah”. Konflik lantas dikaitkan dengan menguatnya faham kedaerahan atau kesukuan.
Konflik sosial sesungguhnya tidak hanya terjadi karena naluri nativistik, baik berdasarkan perspektif nature maupun nurture. Melainkan terjadi karena adanya ketimpangan sosial luar biasanya akibat peminggiran. Peminggiran budaya dapat terjadi secara etnis (dominasi suku mayoritas terhadap suku minoritas), maupun secara kelas sosial (dominasi kelompok kaya terhadap kaum miskin). Di Indonesia, kelas sosial yang kuat yang memiliki multi power mendominasi hampir semua relung kehidupan. Pembangunan yang seharusnya menjadi sarana menggusur kemiskinan, berubah menjadi alat penggusur orang-orang miskin. Modernisasi bergeser menjadi McDonaldisasi yang memberangus usaha kecil (deWarungisasi).
Konflik sosial yang terjadi di Indonesia juga bukan karena keberbedaan etnis seperti diajukan teori “kesalahpahaman budaya”, tetapi karena “konflik kepentingan”. Misalnya; Dalam bentuk politik, suatu konflik terjadi karena pengaruh perilaku elit pusat dan daerah, dominasi kelompok tertentu pada pos strategis. Dan ekes kebijakan penampungan pengungsi kerusuhan sosial. Sementara dalam bentuk ekonomi, terjadinya konflik ini antara lain dipicu oleh penguasaan sumberdaya alam atau lokasi-lokasi strategis untuk usaha perekonomian. Sedangkan dalam bentuk kultural, konflik sosial muncul karena adanya trauma pengalaman historis peranan etnis tertentu, mitos yang kurang menguntungkan, persaingan yang kurang sehat, dan krusialitas perilaku keyakinan penganut agama tertentu yang hadir kurang simpatik terhadap komunitas lainnya.

C.	Karakteristik Konflik Sosial
Konflik merupakan fenomena universal yang dapat terjadi dimana-mana. Setiap konflik memiliki karakteristik yang khas dan beragam. Beberapa konflik kerap melibatkan kekerasan dan kekerasan sebenarnya hanya merupakan salah satu ekspresi dari konflik. Penggunaan cara-cara kekerasan dalam konflik komunal biasanya merupakan akibat dari ketidakharmonisan berkomunikasi dalam tata hubungan sosial. Kerawanan dalam hubungan sosial ini dapat diakibatkan oleh berbagai macam faktor, sebagaimana dikemukakan oleh beberapa teori sosial penyebab konflik di atas.
Dalam upaya memahami anatomi dan karakteristik konflik, dapat ditinjau berdasarkan pelaku, sifat, latar belakang, dan motifnya. Berdasarkan pelakunya konflik yang terjadi dapat berbentuk konflik individu, kelompok, atau komunal. Sedangkan dilihat dari sifatnya, konflik yang dialami masyarakat dapat bersifat vertikal dan horizontal. Konflik vertikal, misalnya, konflik yang terjadi antara masyarakat dengan negara atau pemerintah, sedangkan konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antarmasyarakat. Dilihat dari latar belakangnya, konflik dapat dikategorikan ke dalam konflik antaragama, suku, etnik, antara penduduk asli dan pendatang, dan sebagainya. Sedangkan ditinjau dari motifnya, konflik dapat terjadi karena alasan mempertahankan identitas, distribusi ekonomi, sosial, dan politik.
Apapun sifat, latar belakang, serta motif dari suatu konflik, biasanya konflik akan mencipatakan persoalan yang kompleks dan rumit. Hal ini terlihat dari sulitnya memilah suatu konflik dan memasukkannya ke dalam salah satu dari empat jenis konflik tersebut di atas. Hal ini disebabkan banyaknya variabel yang mempengaruhi terjadinya konflik tersebut. Misalnya, suatu konflik bisa merefleksikan pertentangan antaretnik, sekaligus menggambarkan konflik antaragama, yang dipicu oleh satu atau beberapa sebab yang melatarbelakanginya, seperti motif ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.
Mencermati kompleksitas persoalan konflik tersebut, cara-cara penanganan konflik secara represif, temporer, dan atau berdasarkan pola top down policy, sebagimana yang dilakukan selama ini, tidak akan dapat menyelesaikan persoalan konflik secara konprehensif. Oleh karena itu, dalam upaya menghindari dan mengatasi konflik diperlukan kajian mendalam untuk mengetahui karekteristik dari berbagai konflik yang terjadi di masyarakat dan langkah mediasi yang dapat menyelesaikannya.Di samping itu, dalam pennyelesaian konflik sebaiknya dilakukan sendiri oleh masyarakat di masing-masing tempat (botton-up) dengan melibatkan para tokoh agama, adat, etnis, dan berbagai pemuka dan komponen masyarakat yang kompeten. 

D.	Membangun Kedamaian Sosial: Sebuah Langkah Antisipasi Meredam Konflik Sosial
Meskipun konflik tidak bisa dielakkan dalam kehidupan masyarakat, bahkan ada pandangan justru mendorong terjadinya konflik karena dianggap memiliki energi positif bagi dinamika kemajuan masyarakat, namun bukan berarti harus membiarkan konflik-konflik sosial tersebut selalu tumbuh dan berkembang menghiasi kehidupan masyarakat. Karena faktanya, konflik-konflik sosial, apa pun latar belakang yang menjadi pemicunya, lebih banyak merugikan dan membawa penderitaan bagi masyarakat, karena konflik sosial tersebut tidak jarang dibarengi dengan tindakan amuk massa, anarkis, penyerangan, pengrusakan, hingga pembunuhan. Guna mencegah atau meredam munculnya konflik sosial ini, salah satu modal dasar suprastruktur sosial yang harus dibangun oleh masyarakat adalah kedamian sosial.
Modal kedamaian sosial ini sangat berkaitan dengan konflik. Saat ini, terutama di Indonesia, keberdaan modal kedamaian sosial ini dapat dikatakan masih rendah. Malah dikatakan sebagai salah satu negara yang saat ini paling tidak menikmati perdamaian. Hal ini ditunjukkan oleh masih maraknya konflik sosial serta aksi terorisme di tengah kehidupan masyarakat yang sepertinya tak kunjung usai atau terus terjadi berkepanjangan. 
Keberadaan konflik, dapat berfungsi sebagai faktor positif (pendukung) dan faktor negatif (perusak) bagi modal kedamaian sosial. Secara positif, konflik dapat berfungsi sebagai pendorong tumbuh-kembangnya modal kedamaian sosial. Konflik dapat meningkatkan kohesivitas kelompok, memunculkan isu-isu dan harapan-harapan yang terpendam, memperjelas batas-batas dan norma-norma kelompok, serta mempertegas tujuan yang hendak dicapai. Namun secara negatif, konflik juga bisa bersifat destruktif terhadap keutuhan kelompok dan integrasi sosial masyarakat dalam skala yang lebih luas. Jika melampaui batas toleransi dan kapasitas pihak-pihak yang terlibat serta tidak segera dicarikan solusinya, konflik dapat menjurus kepada “ketidakdamaian” sosial. 
Upaya mewujudkan kedamaian sosial ini dapat dilakukan dengan cara menciptakan kondisi aman dan bebas yang harus dimiliki oleh masyarakat. Pengertian aman dan bebas di sini  bukan saja dalam arti aman dan bebas dari segala gangguan dan ketakutan yang bersifat destruktif, seperti aman dari serangan pihak lain, melainkan juga: Aman dan bebas dari kemiskinan, seperti kelaparan, kebodohan, ketergantungan, serta aman dan bebas menentukan pilihan-pilihan, seperti bebas berbicara, berkarya, dan mengekspresikan diri dalam berbagai kegiatan sosial budaya. Ini artinya bahwa upaya mewujudkan kedamaian sosial itu mensyaratkan terpenuhinya apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia itu sendiri.
Sementara, konsep modal kedamaian sosial pada dasarnya merujuk pada sumber atau potensi yang timbul dari proses interaksi antara individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks ini, modal kedamaian sosial muncul bukan hanya pada saat orang saling berkerjasama untuk mencapai tujuan dan kepentingan umum, melainkan juga ketika terdapat kebebesan berserikat, relasi sosial yang sehat dan berkelanjutan, serta adanya dialog dan komunikasi yang efektif di antara berbegai segmen masyarakat. Secara teoritis, pengukuran konsep modal kedamaian sosial tidak selalu melibatkan pengukuran interaksi-interaksi itu sendiri, melainkan lebih pada pengukuran hasil dari interaksi-interaksi tersebut, seperti terciptanya kohesifitas, kepercayaan dan kesetiakawanan sosial di antara anggota masyarakat yang bersangkutan. 
Selain mengidentifikasi profil dan karakteristik masyarakat, pengukuran modal kedamaian sosial dapat mencakup informasi mengenai pandangan-pandangan (perception) dan sikap-sikap (attitudes) dalam hal: Kepuasan dalam kehidupan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan sosial; keterjangkauan pelayanan-pelayanan dan sumber-sumber sosial; rasa identitas dan rasa memiliki atau aliansi dalam konteks kelompok sosial dan masyarakat; sikap terhadap orang lain dalam masyarakat, termasuk jarak sosial dengan masyarakat; tingkat kepercayaan dan keyakinan terhadap orang lain dan lembaga-lembaga kemasyarakatan; sistem-sistem kepercayaan dan ideologi; nilai-nilai yang dianut dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai; opini mengenai perlakukan-perlakuan pemerintah di masa lalu; perasaan ketakutan-ketakutan; dan harapan-harapan untuk masa depan.

E.	Penutup
Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa sumber utama terjadinya konflik dalam masyarakat adalah adanya ketidakadilan sosial, adanya diskriminasi terhadap hak-hak individu dan kelompok, serta tiadanya penghargaan terhadap keberagaman. Berbicara tentang modal kedamaian sosial di zaman yang dihiasi dengan  pergolakan kehidupan masyarakat akhir-akhir ini adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk segera dibangun atau direalisasikan. Sebab, masyarakat akhir-akhir ini memperlihatkan kondisi psikologis yang selalu cemas dan bingung, apalagi dihadapkan dengan tekanan berbagai tuntutan kebutuhan hidup. Kondisi jiwa seperti ini bukan mustahil akan menjadi sumber pemicu konflik di antara sesama manusia. Konflik tersebut –meskipun mungkin pada kejadian tertentu membawa manfaat– sudah pasti menghancurkan manusia dengan berbagai korban penderitaannya. Dalam pada itu, orang lain yang tidak berdosa pun tidak luput  menjadi mangsanya.
Pembangunan modal kedamaian sosial tidak hanya dilakukan pada tingkat mikro dan messo, tetapi juga pada tingkat makro, yaitu terkait dengan penyusunan kebijakan publik yang dapat mewujudkan kondusifitas masyarakat. Kebijakan-kebijakan publik tersebut dapat diarahkan untuk sasaran-sasaran yang mencakup pembangunan masyarakat dalam membantu pencapaian tujuan pemerintah dan pemenuhan kebutuhan hidupnya, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pembangunan masyarakat madani.

Daftar Pustaka
Abdul Aziz Wahab, Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2008)
Anne Spellerberg, “Toward a Framework for the Measurrement of Social Cafital”, dalam David Robinson, Social Cafital and Policy Development (Wellington: Institute of Policy Studies, 1997)
Askar Ansori, “Teori Sosial dan Penanganan Konflik”, dalam Suara Damai, Vol. V (Mataram: PSP NTB, Desember 2005)
DuBois et.al, Social Work: An Empowering Profession (Boston: Allyn and Bacon, 1992)
Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat ( Bandung: Refika Aditama, 2005)
Engkus Ruswana,” Perdamaian Dalam Tradisi Agama Lokal”, dalam Jurnal Tashwirul Afkar, No.22 (Jakarta: LAKPESDAM, 2007)
Jonatan Salusu, “Stabilitas Nasional, Perdamaian dan Komunikasi Politik”, dalam Ignas Kleden dan John Julaman (eds.), Timur dan Barat di Indonesia: Perspketif Integrasi Baru (Jakarta: The Go-East Institut, 2000)
Prasodjo dkk., Pengelolaan Konflik Sosial: Tajuk Modul SEP-51D (Bogor: Jurusan Ilmu sosial Ekonomi Fakultas Pertanian  dan Pasca Sarjana IPB, 2003)
Ryaas Rasyid, M. Ryaas Rasyid: Penjaga Hati Nurani Pemerintahan (Jakarta: PUSKAP MIPI, 2001)