Syaoki, Muhammad (2018) Dialektika pengungkapan identitas mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kota Mataram. Tasamuh, 16 (2). pp. 45-60. ISSN 2614-1736

Text (Artikel Jurnal) Dialektika pengungkapan identitas mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kota Mataram.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (310kB)

Abstract

INDONESIA Presiden secara resmi mengeluarkan Perppu No/ 02 / Tahun / 2017 tentang Organisasi masyarakat. Kemudian Kementrian Hukum dan HAM secara resmi memberlakukan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dinilai bertentangan dengan Pancasila. Imbasnya pemerintah juga secara langsung melarang seluruh kegiatan yang berkaitan dengan HTI. Kemendagri melarang semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi anggota HTI, jika tidak statusnya sebagai PNS akan dicabut. Bahkan sempat pula beredar daftar nama-nama anggota HTI yang menjabat sebagai aparatur Sipil Negara (ASN). Penelitian ini bertujuan untuk melihat pola-pola komunikasi yang dilakukan oleh anggota HTI Kota Mataram pasca terbitnya Perppu No/02/tahun/2017 dan pembekuan SK HTI oleh Kemenkumham. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa HTI Kota Mataram merespon keluarnya Perppu No/02/2017 dan pembekuan HTI dengan beberapa cara, diantaranya tidak lagi menggunakan identitas HTI ketika menyampaikan ide tentang khilafah, meniadakan nama HTI dalam buletin mingguan yang disebar di masjid-masjid tetapi tetap mengupas ide tentang khilafah. ENGLISH The President formally issued Perppu No / 02 / Year / 2017 on Community Organizations. Then the Ministry of Law and Human Rights officially freeze the Hizb ut-Tahrir Indonesia (HTI) community organization because it is considered against the Pancasila. The impact of the government also directly prohibits all activities related to HTI. Kemendagri forbids all Civil Servants (PNS) to become HTI members, otherwise, their status as civil servants will be revoked. Even had also circulated a list of names of HTI members who served as civil servants of the State (ASN). This study aims to see the patterns of communication made by HTI members of Mataram city after the publication of Perppu No / 02 / Tahun / 2017 and freezing of HTI SK by Kemenkumham. The results of this study indicate that the HTI of Mataram responded to the release of Perppu no / 02/2017 and HTI freezing in several ways, including no longer using HTI identity when conveying the idea of Khilafah, abolishing the name of HTI in weekly bulletins dispersed in mosques but still explore the idea of Khilafah.

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	perppu; identitas; HTI; Khilafah
Subjects:	16 STUDIES IN HUMAN SOCIETY > 1607 Social Work > 160702 Counselling, Welfare and Community Services 16 STUDIES IN HUMAN SOCIETY > 1699 Other Studies in Human Society > 169902 Studies of Sasak, Samawa, and Mbojo Society 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180119 Law and Society
Divisions:	Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi > Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam
Depositing User:	Syahrul Gunawan Adita, S.E
Date Deposited:	09 Apr 2022 12:05
Last Modified:	09 Apr 2022 12:05
URI:	http://repository.uinmataram.ac.id/id/eprint/1158

Actions (login required)

View Item