Saimun, Saimun and Zarkasih, Hery (2022) Efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram. Project Report. Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Mataram, Mataram. (Unpublished)

Text (Laporan penelitian) Laporan Penelitian UU No. 16 Thn 2019 pdf.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB)

Abstract

Berdasarkan hasil studi awal yang peneliti lakukan bahwa implementasi undang-undang perkawinan khususnya yang mengatur tentang batasan minimal usia perkawinan, pada 6 masyarakat di Kelurahan Rembiga masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan tersebut meskipun dalam ketentuan hukum lain seperti fikih Islam tidak menetapkan adanya batasan minimal usia sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019. Menurut H. Nsr, salah seorang tokoh agama kelurahan Rembiga mengatakan “Ketentuan undang-undang pemerintah memang ditetapkan bahwa perkawinan itu dapat dilaksanakan apabila calon pasangan telah mencapai usia 19 tahun, akan tetapi dalam fikih Islam tidak ada ketentuan semacam itu, akhirnya kalau ada yang mengundang kita sebagai saksi nikah, ya kita hadiri sebab secara agama Islam hal itu tidak dilarang”. Hal senada juga disampaikan oleh TGH. Mnr, bahwa : “Perkawinan yang dilakukan pada usia dini memang sulit dihindari karena biasanya kedua calon mempelai sudah sepakat untuk menikah dan lari dari rumah calon pengantin perempuan menuju rumah pengantin laki-laki. Kalau sudah demikian keadaannya maka akad nikah harus dilaksanakan sebagai upaya menghindari dampak negatif dan fikih Islam juga membolehkan selama rukun dan syaratnya terpenuhi, hanya saja pejabat dari Kantor Urusan Agama tidak menghadiri acara akad nikah tersebut” (TGH. Munir 2022). Beberapa fakta tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran 7 terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang usia perkawinan saja masih terjadi, sehingga memerlukan kajian dalam rangka maksimalisasi penerapannya di lapangan, khususnya di Kelurahan Rembiga. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada masyarakat Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram cukup efektif meskipun beberapa peristiwa perkawinan masih terjadi pelanggaran terutama berkaitan dengan batasan minimal usia perkawinan. Kalaupun ada pelanggaran, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang emergency sifatnya, namun jumlah peristiwanya sangat sedikit, yaitu 8 (delapan) peristiwa. Diantara 8 peristiwa tersebut 1 (satu) diantaranya karena kecelakaan (hamil di luar nikah), 4 (empat) karena disharmoni keluarga, dan 3 (tiga) peristiwa karena lemahnya pengawasan orangtua. Hambatan dalam penerapan Undang-Undang Perkawinan di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram yang paling dominan yaitu Pertama, konflik norma, dalam ketentuan undang-undang menghendaki adanya batasan minimal usia perkawinan agar perkawinan itu dapat 92 dilaksanakan, di sisi lain masih terdapat peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan legitimasi keabsahan perkawinan tersebut seperti hukum fiqih islam yang tidak menetapkan batasan minimal usia perkawinan. Selain itu hukum adat juga tidak memberikan aturan yang jelas mengenai batasan usia tersebut sehingga kedua hukum ini memberikan peluang untuk mendapatkan pengakuan akan keabsahan dari suatu perkawinan. Kedua, masih lemahnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat yang berwenang, hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran dan luasnya wilayah kerja dari KUA itu sendiri.

Item Type:	Monograph (Project Report)
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180128 Islamic Family Law > 18012801 Pernikahan (Secara Umum)
Divisions:	Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	mrs Nuraeni S.IPi
Date Deposited:	04 Apr 2023 07:35
Last Modified:	04 Apr 2023 07:35
URI:	http://repository.uinmataram.ac.id/id/eprint/2570

Actions (login required)

View Item