Harwati, Tuti (2015) Respon aktivis perempuan NTB terhadap putusan mahkamah konstitusi tentang kedudukan anak di luar nikah. Qowwam, 9 (2). pp. 133-154.

	Text (Artikel Jurnal) Text.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (184kB)
	Text (Cek Plagiasi) respon aktivis.pdf - Supplemental Material Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB)

Abstract

INDONESIA Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan uji materi terhadap Pasal 43 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. yang menyebutkan “anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal ini oleh Mahkamah Konstitusi dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan HAM sehingga Pasal tersebut harus dibaca “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.Pro kontra pun bermunculan dalam menyikapi putusan MK tersebut. Terlepas dari pro kontra tersebut, penelitian ini difokuskan pada apa yang mendasari atau yang menjadi pertimbangan MK sehingga mengabulkan uji materi tersebut dan bagaimana respon aktivis perempuan NTB terkait dikeluarkannya keputusan MK tentang anak di luar nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesungguhnya MK bermaksud melindungi anak luar nikah. Sebab, dalam pandangan MK, seorang anak tetaplah seorang anak manusia yang juga memiliki hak asasi yang sama dengan anak-anak lain yang dikategorikan sebagai anak sah. Dengan menggunakan perspektif maqasid asy-syari’ah, pijakan pertimbangan ijtihad MK dalam membela dan melindungi anak luar nikah dikategorikan sebagai tindakan melindungi jiwa (hifz an-nafs) anak adam, sehingga bersifat prioritas karena merupakan salah satu hal dharuri yang wajib dilindungi. Namun demikian, ijtihad MK tersebut secara simetris menyebabkan hal dharuri lainnya tercederai sebab mengandung unsur-unsur pembelaan yang tidak dibenarkan oleh aturan syari’at Islam. Perintah untuk melindungi agama (hifz ad-din) dalam kaitannya dengan anak luar nikah mengharuskan pembedaan status antara anak sah dan anak luar nikah. Terutama dalam hal-hal yang bersifat keperdataan seperti nasab, waris, wali dan sebagainya yang secara tegas dibedakan menurut aturan fiqih. Dengan demikian, putusan MK yang bermaksud melindungi jiwa (hifz an-nafs) tersebut berbenturan dengan maksud melindungi agama (hifz ad-din) yang sama-sama bersifat dharuri. Menurut aktivis perempuan NTB, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tetap harus diapresiasi karena telah membuka keran keadilan yang selama ini tersumbat untuk memberikan setitik “air kehidupan” bagi kegersangan dunia anak dan perempuan selama ini.

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	aktivis perempuan; putusan mahkamah konstitusi; anak di luar nikah
Subjects:	16 STUDIES IN HUMAN SOCIETY > 1699 Other Studies in Human Society > 169901 Gender Specific Studies 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180128 Islamic Family Law > 18012899 Islamic Family Law not elsewhere classified
Divisions:	Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Yunita Lestari S.Adm, M.Sos
Date Deposited:	09 Feb 2021 04:27
Last Modified:	03 Apr 2023 04:11
URI:	http://repository.uinmataram.ac.id/id/eprint/267

Actions (login required)

View Item