Hamid, Ihsan (2020) Perilaku politik: dialektika teoritis-empiris untuk penguatan demokrasi di era post truth. Sanabil, Mataram. ISBN 978-623-7881-41-4

[img] Text (Buku)
Perilaku Politik.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (1MB)
[img] Text (Peer Review)
peer review perilaku politik dialektika teori-empiris.pdf - Supplemental Material
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (644kB)
[img] Text (Editor)
EDITOR BUKU PERILAKU POLITIK.pdf - Supplemental Material
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (338kB)

Abstract

INDONESIA Kompleksitas dinamika politik yang terjadi dua dekade terakhir ini kembali memicu diskusi dan perbincangan terkait budaya politik. Selain karena erat berkaitan dengan perkembangan politik di suatu negara, budaya politik juga berhubungan erat dengan dinamika model dan bentuk partisipasi politik masyarakat yang berkembang dimasa modern saat ini. Artinya, perkembangan politik dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh perkembangan budaya yang ada dalam masyarakat negara tersebut. Pendidikan, inprastuktur politik dan pemahaman politik masyarakat sangat memengaruhi perkembangan budaya politik terutama seperti yang kita lihat di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir ini, mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi. Hal ini ditunjang oleh pilihan bangsa Indonesia yang sudah memilih sistem demokrasi sebagai sistem politik Indonesia yang didalamnya memiliki tujuan ideal dalam hal pengakuan atas hak-hak politik warga negara yang sudah diatur dalam UUD 1945 dan UU Perpolitikan lainnya. Berdasarkan pemahaman teoritis, kita memahami bahwa budaya terbentuk dari sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus. Demikian halnya dengan kebiasaan yang ingin serba praktis dan instan, cepat serta mudah dalam menyelesaikan dan memenuhi segala sesuatu kebutuhan. Kebiasaan tersebut berubah menjadi sebuah budaya pragmatis atau instan. Budaya serba praktis dan instan di Indonesia tersebut kini telah menjadi kebudayaan secara nasional, tidak hanya berjalan di suatu wilayah atau daerah tertentu, namun di seluruh Indonesia. Tak terkecuali sikap pragmatis tersebut kemudian juga sangat kuat mewarnai dinamika perpolitikan. Kecendrungan munculnya sikap pragmatis dalam kehidupan politik tersebut menjadi sinyalemen nyata bahwa realitas politik akhir-akhir ini mengalami pergeseran pola dan strategi dalam perebutan-perebutan kekuasaan, yang semula misalnya dalam mempengaruhi pilihan politik masih dengan pola -pola yang sederhana, tatap muka langsung, sekarang menjadi dapat dilakukan lewat akses media sosial. Namun dibalik kemudahan akses tekhnologi tersebut ternyata memunculkan berbagai dinamika baru, salah satu yang paling parah adalah terkait perebutan simpati publik dalam mempengaruhi pilihan politiknya dengan menggunakan konten-konten hoax atau berita bohong, entah yang terkait isu SARA maupun isu lain yang mendeskriditkan lawan politik dengan cara -cara yang tidak sehat. Perilaku semacam inilah yang kemudian oleh para pemikir dianggap sebagai bagian dari wujud era post truth yang saat ini dihadapi oleh dunia global. Ditinjau dari sisi lain, dalam tataran empiris, budaya politik warga negara akan nampak dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik, dalam proses rekrutmen politik partai politik atau lembaga legislatif, pada proses kampanye politik dan aktivitas menyalurkan suara politiknya dalam pemilu (eksekutif dan legislatif ) maupun dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Pola-pola perilaku politik yang nampak ke permukaan dan cenderung menjadi hal yang biasa secara umum, dapat mengindikasikan bahwa telah terjadi proses pelembagaan perilaku politik warga negara menjadi budaya politik. Tentu saja perilaku politik yang dikehendaki untuk menjadi budaya politik warga negara Indonesia adalah budaya politik yang bisa membangun secara konstruktif bagi pendewasaan sistem politik Indonesia. Artinya budaya politik tersebut semakin menjadi bagian yang mencirikan bahwa pendidikan politik warga negara Indonesia semakin berkualitas. Bukti adanya peningkatan kualitas budaya politik warga negara adalah dalam hal proses politik yang didalamnya setiap warga negara terlibat atau melibatkan diri. Dia berpartisipasi politik secara dewasa dalam menentukan pilihan dan keputusan politiknya. Sehingga korelasi antara perilaku politik, budaya politik dan demokrasi nampaknya akan dapat kita lihat pada proses politik yang sudah lewat atau yang akan datang. Tahapan dalam pemilu dan pilkada dapat dijadikan sebagai barometer untuk melihat seberapa besar tingkat kualitas ketiga konsep tersebut dilaksanakan secara ideal oleh warga negara dalam berpolitik. Dalam rangka memperkuat bacaan dari berbagai perspektif untuk melihat dinamika-dinamika politik tersebut, pembahasan sederhana yang ada dalam buku ini diharapkan dapat membantu memberi pemahaman tersebut. Sehingga pembaca menjadi semakin dewasa dalam menentukan sikap-sikap politiknya kedepan.

Item Type: Book
Uncontrolled Keywords: politik; organisasi; budaya polotik; santri; pemilu; demokrasi
Subjects: 16 STUDIES IN HUMAN SOCIETY > 1605 Policy and Administration > 160599 Policy and Administration not elsewhere classified
Divisions: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama > Jurusan Pemikiran Politik Islam
Depositing User: mrs Nuraeni S.IPi
Date Deposited: 22 Jan 2021 12:34
Last Modified: 26 Apr 2022 03:25
URI: http://repository.uinmataram.ac.id/id/eprint/47

Actions (login required)

View Item View Item